Sabtu, 28 Maret 2015

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA



NAMA                          : VANIA RAIZA
NPM                             : 2A214973
KELAS                        : 1EB21


TUGAS INDIVIDU
#SOFTSKILL 1 “PEREKONOMIAN INDONESIA”

v SISTEM EKONOMI INDONESIA


A.   PENGERTIAN SISTEM

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

B.   SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

·       Sistem Ekonomi

-         Pengertian
Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.
-         Sistem Ekonomi di Indonesia
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
·       Sistem Politik

-         Pengertian
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
-         Sistem Politik di Indonesia
sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia.

C.   KAPITALISME DAN SOSIALISME

·       Kapitalisme

-         Pengertian
Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.
-         Sejarah Kapitalisme
Sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

·       Sosialisme

-         Pengertian
Sosialisme berasal dari kata sosius atau social. Sosialisme dapat diartikan sebagai paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang bahagia. Dengan begitu, sosialisme menitikberatkan perjuanganya pada masyarakat.
-         Sejarah Sosialisme
Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap liberalisme pada abad XIX. Selain itu, sosialisme juga timbul sebagai akibat praktik kapitalisme industri yang berkembang dari paham liberalisme. Praktik kapitalisme industri lebih mementingkan individu si pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Tokoh sosialisme yang paling terkenal adalah Karl Heindrich Marx (1818-1883). Diantara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Marx dianggap paling berpengaruh. Oleh karena itu, sosialisme yang dikembangkan oleh Marx memiliki predikat tersendiri, yaitu Marxisme. Tokoh-tokoh sosialisme sebelumnya disebut dengan sosialis utopis. Dalam perkembangannya, paham sosialisme menyebar ke negara-negara Eropa, bahkan Amerika Serikat.

D.   PERSAINGAN TERKENDALI

Persaingan terkendali merupakan persaingan yang terencana dan dikendalikan pemerintah untuk menghindari prsaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu dengan cara membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha misalnya dengan mengumumkan daftar negatif investasi ( DNI ).

E.   KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam pengorganisasian ekonomi indonesia. Seseorang bisa melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X – M). Dalam formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bisa ke sosialisme



v SEJARAH EKONOMI INDONESIA


A.   SEJARAH PRA KOLONIALISME

Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku. Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak.

B.   SISTEM MONOPOLI VOC

A.  Kebijakan pemerintah kolonial yang paling lama di Indonesia adalah monopoli perdagangan oleh VOC. Dua abad sejak berdiri, pengaruh VOC baik di bidang ekonomi maupun politik sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 tersebut terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, hal ini karena VOC merupakan wakil resmi dari kerajaan Belanda dengan diberikan hak Octrooi (hak istimewa). Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini berkembang dengan cepat. Bentuk aturan paksaaan VOC yang diterapkan di Indonesia, antara lain:
a. Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai sendiri seluruh perdagangan rempah-rempah di Indonesia
b. Contingen Stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi
c. Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan
d. Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.

C.   SISTEM TANAM PAKSA

1.    Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas Negara. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut. 1) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit. 2) Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 3) Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.
2.     Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch mempunyai ketentuan sebagai berikut. 1) Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. 2) Tanah yang disediakan bebas dari pajak. 3) Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. 4) Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. 5) Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah. 6) Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari. 7) Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. Namun pada pelaksanaannya sebagai berikut. 1) Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib. 2) Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 3) Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar. 4) Waktu yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi. 5) Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah. 6) Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

D.   EKONOMI KAPITALIS LIBERAL

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain: a) Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. b) pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. c) Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

E.   ERA PENDUDUKAN JEPANG

Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Usaha untuk merealisasikan ide tersebut ditandai dengan adanya perombakan yang terjadi pada era Restorasi Meiji. Terjadinya Restorasi Meiji membuahkan hasil yang teramat penting dalam sejarah Jepang. Pasca restorasi, jepang seolah memiliki suatu kekuatan nihil melewati batas kekuatan Asia. Sebagai pemicu realisasi Invasi Jepang ke kawasan benua Asia dengan jargon membentuk Asia Timur Raya. Suatu cita-cita Jepang membentuk kawasan persemakmuran bersama terhadap Negara-negara di Asia yang ditindas sekutu melalui fasisnya. (Soetanto, 2010). Hal senada juga diungkapkan oleh Cahyo (1995) yang mengatakan Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan rangkaian dari politik imperialismenya di Asia Tenggara.

F.    CITA-CITA EKONOMI MERDEKA

Pembangunan ekonomi indonesia seudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik modern. Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu: 1) Soal ideologi: bagaimanamengadakan susunan ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong menolong. 2)  Soal praktik: politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang. 3) Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.

G.  EKONOMI INDONESIA PADA PERIODE

·       Orde Lama

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :
a)  Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
b) Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c) Kas negara kosong.
d) Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

·       Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.

·       Reformasi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


v PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA


A.   MASALAH SDA

Sebagai sebuah negara dalam lintasan khatulistiwa, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Ironisnya di negeri yang kelimpahan kekayaan alam tersebut, justru banyak rakyatnya yang miskin. Kekayaan alam kita mulai dari gas, minyak bumi, hutan, emas, tembaga dan juga nikel semuanya sebagian besar dieksploitasi oleh perusahaan asing sehingga sebagian besar pendapatan itu lari kepada pihak asing.

B.   KEBIJAKAN SDA

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam  dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :

1.               Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

2.                Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.

3.               Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.

4.               Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.

5.               Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

6.               Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.
C.   DOMINASI SDA DI INDONESIA

Total luas tanah/lahan di Indonesia dibawah penguasaan perusahaan-perusahaan besar. Sekitar 42 juta hektar untuk pertambangan mineral dan batubara, 95 juta hektar untuk minyak dan gas, 32 juta hektar untuk kehutanan, 9 juta hektar untuk perkebunan sawit. Luas keseluruhan mencapai 178 juta hektar. Sebagian besar lahan dikontrol oleh perusahaan asing. Padahal luas daratan Indonesia 195 juta hentar.

Investasi di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Sedikitnya 95% kegiatan investasi mineral dikuasai dua perusahaan AS yaitu PT Freeport Mc Moran, dan PT Newmont Corporation. Sebanyak 85% ekplotasi minyak dan gas dikuasasi oleh asing, 48% migas dikuasai Chevron. Sebanyak 75-80% ekploitasi batubara dikuasai perusahaan asing. 65%-70 % perkebunan dikuasai asing. Sebanyak 65% perbankkan dikuasai asing.

Sebanyak 100 persen mineral diekspor, 85 persen gas diekspor, 75 persen hasil perkebunan diekspor, untuk kebutuhan industri negara-negara maju.

v PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI


A.   PRODUK DOMESTIK BRUTO

1.    PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI


B.   PRODUK DOMESTIK BRUTO

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil<!-(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.
Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

C.   PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang  saling tekait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi yang berkelanjutan) ( chenery, 1979).

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupahkan total pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) dari semua sector ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan memakai persamaan (3,7),misalkan disatu ekonomi hanya ada dua sector, yakni industry dan pertanian dengan NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB: atau, PDB= NTBi +NTBp, 1=[a(t)I + a(t)p]PDB.




D.   PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU HINGGA SAAT INI

Sejak awal pemerintahaan orde baru hingga sekarang, proses pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup pesat. Nilai pertumbuhan bruto (NTB) dari sector pertanian, perternakaan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada decade 1990-an hanya tinggal 16% hingga 20%, dan tahun 2006 tinggal sekitar 12,9%. Namun penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa volume produksi di sector tersebut berkurang selama periode tersebut (atau pertumbuhan rata-rata pertahun negative). Pertumbuhan tersebut disebabka oleh lain pertumbuhan output (rata-rata pertahun pertumbuhan total)disektor tersebut relative lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari sector industry.

E.   FAKTOR FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah :
1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
5. Faktor keuangan negara



F.    PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

struktur perkonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.

Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.



SOAL MATERI I – IV PILIHAN GANDA BESERTA JAWABAN
·        Sistem ekonomi indonesia
1.     Sebutkan bahasa latin dari sistem.....
A.   Systema *
B.   Sastema
C.   Sesterma
D.   Susterma
2.     Apa yang dimaksud dengan sisten perekonomian indonesia.....
A.   Ekonomi dimana perdagangan diIndonesia  dikendalikan pemilik swasta
B.   Terwujudnya suatu masyarakat yang disusun secara kolektif
C.   Suatu cara yang mengatur dan mengorganisasikan aktifitas ekonomi dalam masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah  maupun swasta*
D.   Berbagai macam kegiatan dan proses mencapai tujuan
3.     Apa akibat, yang menimbulkan adanya sosialisme pada abad  XIX.....
A.   Adanya perjuangan dari masyarakat
B.   Banyaknya ditemukan pakar sosialis
C.   Terbentuknya unsur-unsur kapitalisme
D.   Timbulnya praktik kapitalisme industri*
4.     Persaingan yang terencana, dan dikendalikan pemerintah untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu, dengan cara membuka prioritas-prioritas bidang usaha. Disebut persaingan.....
A.  Persaingan monopoli
B.   Persaingan sosialisme
C.   Persaingan terkendali*
D.  Persaingan antar sekutu
5.     Y = C + I + G + (X – M) rumus berikut digunakan untuk menghitung persamaan dari.....
A.   Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran*
B.   Menghitung pemasukan nasional
C.   Menghitung pengeluaran konsumsi hak milik negara
D.   Menghitung pemasukan hak milik dagang negara

·        Sejarah ekonomi indonesia
1.     Salah satu bentuk aturan paksaaan VOC yang diterapkan di Indonesia.....
A.  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
B.   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
C.   Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan*
D.  Kerja rodi
2.     Yang termasuk ketentuan dari sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den bosch adalah.....
A.  Pajak atas tanah harus dibayar
B.   Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib
C.   Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum*
D.  Sistem sewa tanah dengan uang
3.     Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi,ini termasuk ciri-ciri dari.....
A.  Ekonomi kapitalis liberal*
B.   Penduduk era Jepang
C.   Sistem tanam paksa
D.  Produk domestik bruto
4.     Yang termasuk kedalam trilogi pembangunan pada masa orde baru adalah.....
A.  Kas negara kosong
B.   Adanya blokade ekonomi
C.   Eksploitasi besar-besaran
D.  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*
5.     Sebutkan isi dari UU no 5 tahun 1999.....
A.  Tentang perlindungan konsumen
B.   Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*
C.   Tentang masa orde lama dan orde baru
D.  Tentang kebijakan ekonomi

·        Pengelolaan sumber daya alam diIndonesia
1.    Berapakah kira-kira luas tanah/lahan dindonesia, yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar, untuk batu bara dan mineral.....
A.  Sekitar 42juta hektar*
B.   Sekitar 13juta hektar
C.   Kurang lebih 3juta hektar
D.  Lebih dari 63juta hektar
2.    Berapakah luas daratan Indonesia.....
A.  180juta hektar
B.   32juta hektar
C.   1000juta hektar
D.  195juta hektar
3.    Berapa persen eksploitasi minyak dan gas yang dikuasai oleh perusahaan asing.....
A.   42%
B.   31%
C.   85%*
D.   11%
4.    Sebutkan apa saja yang telah diekspor untuk industri negara maju dengan persenannya.....
A.   Sebanyak 100 persen mineral, 85 persen gas, 75 persen hasil perkebunan*
B.   Sebanyak 34% minyak bumi, 31% pertanian
C.   Sebanyak 11% perkebunan
D.   Sebanyak 987% tembaga dan mineral
5.    Berapa juta hektar kah Indonesia memiliki minyak dan gas.....
A.   32juta hektar
B.   95juta hektar*
C.   22juta hektar
D.   7juta hektar

·        PDB (produk domestik bruto),pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
1.     Apa yang dimaksud dengan PDB (produk domestik bruto).....
A.   Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah dijangka waktu tertentu*
B.   Jasa yang ada dalam suatu wilayah tertentu
C.   Nilai dan jasa yang diolah oleh suatu negara
D.   Nilai yang diproduksi oleh pemerintah
2.     Sebutkan rumus umum  PDB (produk domestik bruto)  dengan pendekatan pengeluaran.....
A.   Sewa+upah+laba
B.   Bunga-konsumsi-laba
C.   Konsumsi+investasi+pengeluaran pemerintahan+(ekspor-impor)*
D.   Ekspor-impor
3.     Sebutkan teori dari PDB (produk domestik bruto).....
A.   Pengenluaran yang dilakukan oleh rumah tangga
B.   Pendekatan, pengeluaran, dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama*
C.   Pendekatan, pengeluaran, dan pendapatan harus menghasilkan angka yang berbeda
D.   Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
4.     Salah satu faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah.....
A.   Adanya faktor ekspor
B.   Terlibatnya negara lain
C.   Sistem pemerintahan yang tegas
D.   Faktor kebijakan moneter dan inflasi*
5.     Komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Ini pengertian dari.....
A.  Struktur perekonomian*
B.   Faktor produksi
C.   Kebijakan moneter
D.  Faktor inflasi